Otoritas penuh pada rakyat tersebut itulah yang memicu munculnya Partai Politik (Parpol) baru dengan jumlah tidak sedikit dengan dalih ‘membawa perubahan’, atau ‘menampung aspirasi rakyat’. Parprol-Parpol yang ada berupaya menarik simpati rakyat dengan berbagai cara, baik dengan menawarkan program-program pembaharuan sampai menggunakan the power of money.
Pemilihan langsung, jika diasumsikan akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang pro-rakyat sehingga kesejahteraan rakyatpun meningkat, maka semestinya Rakyat Indonesia sedang dalam tahapan peningkatan taraf hidup dimana semakin mengecilnya volume rakyat dengan taraf hidup dibawah garis kemisikinan. Namun pada kenyataannya, asumsi tersebut belum teraplikasi secara signifikan dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan lebih banyak pemimpin yang pro-KKN dibanding dengan pemimpin yang pro-rakyat. Permasalahan KKN merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam sistem demokrasi pada tahapan transisi.
Menarik bila menyoroti demokrasi dari unit yang lebih kecil daripada Negara, yakni kota. Dalam hal ini adalah Kota Tangerang Selatan. Sebuah kota bentukan baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Sebagai Kota bentukan baru, Tangerang Selatan yang baru diresmikan pada 29 Oktober 2008, memulai merekonstruksi segala sesuatunya dengan kepempinan dan otonomi yang baru. Termasuk didalamnya merekonstruksi demokrasi dalam pemerintahannya.
Tangerang Selatan memiliki posisi yang sama dengan Bogor, Depok, dan Bekasi, yakni sebagai daerah urban, atau daerah penopang Ibu Kota. Keberadaannya adalah menjadi penopang yang baik dan juga kuat. Penopang yang baik dan juga kuat akan terjadi bila stabilitas demokrasinya berjalan baik. Karena hal itulah muara dari semua aspek ekonomi, sosial, maupun politik di pemerintahan daerah tersebut. Demokrasi yang terjadi di Tagerang Selatan adalah demokrasi masyarakat urban. Artinya adalah masyarakat sebagai pemilik aspirasi adalah tipe masyarakat urban dengan mobilitias tinggi.
Masyarakat Kota Tangerang Selatan secara resmi telah mumulai sejarah baru pelaksanaan demokrasi di daerahnya. Terbenruknya DPRD Tangerang Selatan pada tanggal, mengharuskan DPRD yang baru ini bekerja ekstra dalam membangun fondasi demokrasi di Tangerang Selatan. DPRD adalah saluran demokrasi. Maka bila saluran itu tersumbat, aspirasi rakyat akan meluap ke luar berupa gerakan ekstra parlemeter. Langkah pertama memajukan Tangerang Selatan ialah dengan membenahi DPRD-nya. Dengan demikian prinsip-prinsip demokrasi pun akan berjalan dengan baik. Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Keadaan seperti itu, dalam Negara yang masih dalam masa transisi untuk menegakkan demokrasi sebenarnya masih belum teraplikasi secara signifikan. Bila hal tersebut dapat teraplikasisecara signifikan dalam pemerintahan Tangerang Selatan, maka akan mungkin meminimalisir kemiskinan yang ada di 7 kecamatan, yang dibagi lagi atas 49 kelurahan dan 5 desa di Tangerang Selatan itu.
Stabilitas dan keberhasilan demokrasi di Tangerang Selatan dengan Masyarakat urban didalamnya ditentukan oleh sejauh mana sebuah pemerintahan mampu menanamkan kultur demokrasi dalam budaya politiknya. Penerapan demokrasi dalam kelembagaan saja tidak cukup tanpa dibarengi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam ranah kultur.
Masyarakat Kota Tangerang Selatan secara resmi telah mumulai sejarah baru pelaksanaan demokrasi di daerahnya. Terbenruknya DPRD Tangerang Selatan pada tanggal, mengharuskan DPRD yang baru ini bekerja ekstra dalam membangun fondasi demokrasi di Tangerang Selatan. DPRD adalah saluran demokrasi. Maka bila saluran itu tersumbat, aspirasi rakyat akan meluap ke luar berupa gerakan ekstra parlemeter. Langkah pertama memajukan Tangerang Selatan ialah dengan membenahi DPRD-nya. Dengan demikian prinsip-prinsip demokrasi pun akan berjalan dengan baik. Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Keadaan seperti itu, dalam Negara yang masih dalam masa transisi untuk menegakkan demokrasi sebenarnya masih belum teraplikasi secara signifikan. Bila hal tersebut dapat teraplikasisecara signifikan dalam pemerintahan Tangerang Selatan, maka akan mungkin meminimalisir kemiskinan yang ada di 7 kecamatan, yang dibagi lagi atas 49 kelurahan dan 5 desa di Tangerang Selatan itu.
Stabilitas dan keberhasilan demokrasi di Tangerang Selatan dengan Masyarakat urban didalamnya ditentukan oleh sejauh mana sebuah pemerintahan mampu menanamkan kultur demokrasi dalam budaya politiknya. Penerapan demokrasi dalam kelembagaan saja tidak cukup tanpa dibarengi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam ranah kultur.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar