Pemilihan umum Presiden (pilpres) 2014 akan berlangsung dua setengah tahun lagi, namun saat ini, lalu lintas wacana di ruang publik sudah ramai membicarakan tokoh-tokoh bakal calon Presiden untuk 2014, apalagi dengan adanya perubahan dalam UU Parpol yang mengharuskan parpol baru mengikuti verifikasi tahun ini juga, hal ini tentu tentu semakin memperjelas publik, tokoh mana yang tengah mempersiapkan diri untuk berkompetisi pada Pilpres 2014.
Wacana tersebut bahkan mulai sedikit memanas seiring dengan kian turunnya popularitas Presiden SBY yang pada Pilpres 2009 meraih lebih dari 60% dukungan publik. Fenomena tersebut, selanjutnya, telah membuat hampir tidak ada media massa yang tidak tertarik dengan pemberitaan soal suksesi kepemimpinan nasional. Bukan hanya itu, pembatasan masa jabatan presiden yang hanya membolehkan SBY berkuasa selama dua periode, juga telah menjadi titik awal bagi parpol untuk mempersiapakan calon yang akan diusung ke gelanggang laga Pilpres 2014. Pembentukan opini publik, kunjungan ke daerah-daerah pemilih potensial pun mewarnai kegiatan bakal capres 2014. Termasuk juga di antaranya upaya membangun citra melalui penampilan mereka di ruang publik melalui media massa cetak maupun elektronik.
Ramainya wacana mengenai calon Presiden untuk 2014 di ruang publik saat ini, bukan suatu hal yang terburu-buru dan justru merupakan suatu yang positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.Sudah keharusan masyarakat Indonesia mengetahui siapa saja calon Presidennya sejak dini, sehingga rekam jejak calon benar-benar diketahui secara detail oleh para pemilih.
Nama-nama capres dan cawapres yang muncul ke permukaan publik masih didominasi oleh nama yang 'itu-itu' saja. Nama-nama lama yang selalu mengisi bursa Pilpres dari tahun ke tahun. Pamor mereka yang sudah senior dan berkiprah lama di perpolitikan Indonesia, masih bisa dikatakan belum dapat ditandingi oleh yang calon-calon yang datang dari kalangan muda. Mereka, para politikus muda harus berusaha penuh untuk dapat muncul ke permukaan publik agar dapat meraih simpati rakyat. Sehingga keberadaannya saat ini seolah tenggelam dalam bursa pemilihan umum presiden tahun 2014 nanti.
Indonesia saat ini haus akan pemimpin yang tegas, jujur dan cepat tanggap, serta membela rakyat sepenuhnya. Karena permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini begitu komples, seperti masalah perekonomian, politik, sengketa territorial serta ancaman keamanan nasional. Konflik Papua, misalnya, yang belum sepenuhnya usai, ditambah lagi konflik perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kalimantan, Masalah perekonomian nasional dan keseimbangan harga kebutuhan popok, angka kemiskinan yang meningkat, masalah pengangguran yang menkhawatirkan, serta masalah-masalah nasional lainnya yang mendesak untuk dapat segera ditangani. Oleh karena itu, sosok pemimpin baru yang maju pada pilpres 2014 nanti, harus sudah mampu dibebani oleh masalah-masalah nasional yang kompleks.
Wacana mengenai Pilpres 2014 nanti semakin ramai terlebih dengan adanya hasil-hasil survey yang bermunculan yang mayoritas menunjukkan kemerosotan popularitas suatu partai dan tokoh yang sedang memerintah, serta menaiknya pamor partai dan calon lainnya di mata masyarakat umum.
Dalam tulisan ini, penulis akan mengelaborasi lebih dalam mengenai dinamika kontestasi pemilu 2014, dengan melihat banyak unsur didalamnya. Unsur-unsur yang penulis maksudkan antara lain adalah eksistensi partai dan tokoh lama, hadirnya partai baru, prospek calon-calon muda, hasil survey dan relevansinya, perubahan Undang-Undang mengenai Parpol, dsb. Namun keseluruhan unsur tersebut memiliki keterkaitannya satu sama lain yag akan dianalisa pada bab-bab selanjutnya.
Pembahasan
Sejumlah figur baru mulai bermunculan untuk dijadikan calon dalam bursa pencalonan presiden tahun 2014. Pertarungan politik terhadap sejumlah nama yang akan diusung oleh parpol masing-masing pada pesta demokrasi 2014 nanti masih menyisakan sederet nama yang dominannya adalah orang-orang yang telah populer di mata masyarakat. Misalnya saja pengusungan Sri Mulyani sebagai sosok calon presiden pada Pemilu 2014 sebenarnya masih diliputi pencitraan. Meski tak berada di Indonesia sejak setahun lalu, nama Sri Mulyani Indrawati terus disebut-sebut. Kali ini dia dijadikan sosok sebuah partai politik baru yang mengambil nama depannya, SRI (Serikat Rakyat Independen), sebagai akronim nama partai tersebut. Tak tanggung-tanggung, mantan Menteri Keuangan yang kini Direktur Pelaksana Bank Dunia itu ”dijual” sebagai calon presiden RI 2014-2019.
Selain itu, Partai Golkar juga sudah memutuskan Aburizal Bakrie sebagai capres 2014 melalui Rapat Pimpinan Nasional II kemarin. Meski belum resmi mendeklarasikan diri, bagi Golkar keputusan untuk mencapreskan Ketua Umum Partai Golkar itu tentu punya alasan tersendiri. Golkar tidak ingin mengulang sejarah pencapresan Jusuf Kalla (JK) yang hanya berselang dua bulan menjelang laga Pikpres 2009. Keterbatasan waktu itu telah membuat JK yang juga ketua umum Partai Golkar saat itu kemudian kalah start dari capres lain untuk menyosialisasikan visi dan misinya.
Sedangkan partai Demokrat diperkirakan akan mengusung beberapa kandidat dalam pilpres 2014 mendatang. Kandidat tersebut terdiri dari tokoh muda dan tokoh tua yaitu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Pramono Edhie Wibowo (Kasad), Ibu negara Ani Yudhoyono dan Djoko Suyanto (Menko Polhukam).
Lain lagi halnya dengan Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tidak secara tegas menolak arus dukungan dari para kadernya untuk maju ke Pilpres 2014. Namanya pun masuk dalam sejumlah survei kandidat presiden yang diinginkan masyarakat. Untuk Partai Demokrat, lain lagi ceritanya. Meski Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie menyatakan bahwa capres dari partai tersebut baru akan diumumkan pada tahun depan, namun sejumlah nama sudah mulai muncul ke permukaan. Sebut saja misalnya Ani Yudhoyono, Djoko Suyanto dan Anas Urbaningrum yang masuk dalam deretan daftar capres yang diinginkan publik maupun internal partai.
Paling tidak, nama-nama tersebut mulai akan menjadi perhatian publik terlepas dari kapan mereka akan mendeklarasikan diri sebagai capres 2014. Bahkan kalaupun mereka tidak maju sebagai capres, masyarakat sudah memiliki perbandingan untuk menjatuhkan pilihan pada partai politik yang akan mengusung tokoh tersebut.
Perubahan undang-undang Pemilu Presiden
Rapat Paripurna DPR pada Senin 20 Oktober 2011 mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. UU yang baru ini akan memperbaiki penyelenggaraan UU yang lama. Perubahan atau penyesuaian aturan main dalam penyelenggara pemilu yang menjadi bagian dari substansi RUU dimaksud menjadi ketentuan yang memudahkan penyelenggara pemilu menjalankan fungsi dan perannya. Setidaknya ada 80 perubahan dalam undang-undang tersebut, salah satunya soal kewajiban KPU berkonsultasi dengan DPR dalam pembuatan peraturan KPU.
Selain itu dalam undang-undang tersebut dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang isinya perwakilan pemerintah, partai politik, KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat.
UU ini akhirnya juga memberikan jalan tengah soal kontroversi anggota politik yang ingin terlibat dalam KPU dan Bawaslu. Jika sebelumnya calon anggota KPU dan Bawaslu harus mundur dari parpol minimal lima tahun sebelum mendaftar maka dalam UU yang baru syarat itu diperingan. UU baru mengatakan calon hanya diharuskan mundur ketika mereka mendaftarkan diri sebagai anggota KPU dan Bawaslu sehingga tidak ada jeda waktu tertentu..
Poin partisipasi anggota partai politik ke dalam keanggotaan KPU akan bisa berdampak terhadap proses saling mengawasi diantara anggota, sehingga kualitas pemilu akan terjaga. Hal ini didasarkan pada kedaanlan lampau bahwa penyelenggaraan Pemilu 2009 banyak terjadi kecurangan meskipun keanggotaan KPU tidak ada yang berasal dari unsur partai politik.
Namun menurut penulis, Revisi UU ini cenderung memaksakan penilaian yang mengatakan kinerja KPU dan Bawaslu pada tahun 2009 sangat lemah dan kemudian opsi untuk solusinya adalah memasukan anggota parpol ke dalam tubuh KPU atau Bawaslu.
Selain itu juga aturan ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kinerja KPU dan Bawaslu nantinya. Pemilu seperti itu tidak akan dapat dukungan dari masyarakat dan legitimasinya akan rendah,Proses pemilu dan hasil pemilu bisa diragukan publik nantinya.
Survei Pilpres 2014
Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan SBY yang pada kepemimpinannya di periode kedua ini menurun, menambah kencang akselerasi para kandidat untuk berebut simpati rakyat. Lembaga survey yang belakngan ini sering juga muncul di media dengan hasil suveynya juga memiliki pengaruh yang tidak kecil bagi kecenderungan simpati dan partisipasi politik rakyat terhadap suatu tokoh atau Parpol.
Hasil survei yang dilakukan oleh LSI antara 1 sampai 7 Juni 2011 dengan 1.200 responden itu menunjukkan popularitas SBY turun dari 56,7% pada bulan Januari 2011 ke posisi 47,2% pada bulan ini atau sama dengan 9,5%. Inilah untuk pertama kali popularitas SBY merosot ke bawah 50% sejak dia memenangkan pemilihan presiden 2009. Terdapat sejumlah faktor penting yang menyebabkan populasitas SBY turun antara lain kasus-kasus korupsi yang masih belum tuntas penyelesaiannya.
Responden mengambil contoh kasus Bank Century, kasus Ahmadiyah, tidak kekerasan termasuk juga kasus mantan bendahara umum PD, Muhammad Nazaruddin. Cara SBY menanggapi sorotan dari masyarakat terhadap dirinya, juga menjadi penyebab popularitasnya turun. SBY terlalu reaktif dalam menyikapi kasus yang melibatkan nama dirirnya. Selain itu juga, SBY dinilai lambat dalam bereaksi. Responden mencontohkan reaksi cepat terhadap isu SMS yang terkait masalah Nazaruddin, sementara terhadap berita hukum pancung Ruyati reaksinya jauh lebih lambat.
Faktor lain yang disebut ikut merusak popularitas SBY adalah kasus Nazaruddin sendiri. Survei menunjukkan bahwa SBY tidak berdaya menghadapi masalah internal partainya. Contoh yang paling besar, menurut Sunarto, adalah penolakan Nazaruddin untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi.
Selain itu, beberapa lembaga survey lainnya melansir hasil surveynya mengenai calon-calon lain yang menjadi pilihan responden. Salah satu suara terkuat adalah pihak-pihak yang mendukunga Prabowo Subianto untuk maju dalan Pilpres 1\2014 nanti, dan dianggap layak serta mampu mengatasi permasalahan-permasalah yang masih terbengkalai di Indonesia ini. Berikut perbandingan Hasil dari tiga lembaga survei terkait tokoh-tokoh yang dianggap layak menjadi presiden.
Jaringan Suara Indonesia (JSI) 10-15 Oktober 2011
Megawati Soekarno Putri 19.6%.
Prabowo Subianto 10.8%,
Aburizal Bakie 8.9%,
Wiranto 7.3%
Sri Sultan Hamengkubuwono X 6.5%,
Sugeg Suryadi Sindicate (SSS) 3-8 Oktober 2011
Prabowo Subianto 28%
Mahfud MD 10,6%
Sri mujlyani 7,4%
Aburizal Bakrie 6,8%
Said Agil Sirajd 6%
Puan Maharani 3%
*** Megawati tidak diikutkan.
Survei Reform Institute 12-24 September 2011
Aburizal Bakrie 13,58%
Prabowo Subianto 8,46%
Jusuf Kalla 7,06%
Hidayat Nur Wahid 5,17%
Ani Yudhoyono 4,13%
Analisa
Eksistensi tokoh senior pada pilpres 2014
Pemilu presiden 2014 nanti masih akan didominasi oleh tokoh-tokoh Senior. Sampai saat ini, yang kelihatan dan tampak muncul di permukaan masih tokoh-tokoh yang selama ini sangat familiar di publik, seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subijanto. Nama-nama lain yang juga muncul adalah Ani Yudhoyono, Sri Mulyani, Hatta Rajasa, dan Pramono Edhie. Tokoh senior yang penulis maksudkan disini adalah figur yang memang sudah muncul selama ini, baik yang sudah ikut dalam pencalonan 2009, seperti Megawati dan Prabowo, serta beberapa nama lama tapi belum ikut berkompetisi pada Pilpres 2009, seperti Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa.
Sejumlah figur yang muncul sebenarnya sedang diuji dari banyak kalangan, seperti partai politik dan militer. Untuk berhasil atau tidaknya figur, seperti Pramono Edhie dan Ani Yudhoyono, akan bergantung pada seberapa besar publik melihat kesuksesan dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Faktor yang juga dipertimbangkan adalah struktur politik, instrumen politik, dan kultur politik yang berkembang di partai.
Faktor tersebut yang dilihat jika yang mau diajukan adik ipar atau istri SBY. Itu karena dianggap bahwa yang bersangkutan sebagai penerus keluarga Cikeas dan model kepemimpinan SBY. Apabila publik menganggap SBY cukup berhasil dan persepsi publik terhadap pemerintahan bagus, jalan mereka akan lebih mudah.
Tokoh-tokoh lama yang masih mendominasi bursa calon presiden pada Pemilu 2014 mencerminkan kurang ada regenerasi dalam perpolitikan Indonesia. Perkembangan peta politik saat ini belum merepresentasikan alih generasi, meski dewasa ini banyak muncul tokoh-tokoh baru dan muda.
Partai Baru sebagai alternatif
Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang berlangsung 9 April 2009 lalu, perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang terhitung partai baru bisa dikatakan cukup mengejutkan karena sebagai partai baru sudah telah mampu melawati hadangan parliamentary threshold. Berarti mereka berhak untuk ikut perhitungan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sekaligus dapat mengikuti Pemilu 2014.
Partai-partai baru diperkirakan akan mewarnai atmosfer Pilpres 2014 nanti. Partai-partai baru seperti Nasdem (Nasional Demokrat), Gerinda, Hanuran, dan Partai SRI (Serikat Rakyat Independen) akan menjadi kekuatan baru di perpolitikan Indonesia. Partai Gerindra dengan tokohnya Prabowo Subiyanto, Hanura dengan Wiranto, dan Nasdem dengan tokohnya Surya Paloh sudah memiliki basis kekuatan massa yang cukup besar karena para tokoh pengusungnya juga merupakan tokoh yang sudah lama berkecimpung di dunia perpolitikan Indonesia dan memiliki basis massanya masing-masing. Partai yang penulis anggap kurang begitu kompeten dan masih ‘hijau’ adalah Partai SRI.
Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) mengusung Sri Mulyani menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 mendatang. Jalan Partai SRI melenggang di Pilpres 2014 akan sulit lantaran partai tersebut terbilang baru alias masih 'hijau'. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya tiga persen dari jumlah kursi DPR atau lima persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu. Penulis pesimistis dengan Partai SRI untuk maju dalam pertarungan ini. Karea sebagai partai baru, Partai Sri dirasa sulit untuk dapat memperoleh 5-10 persen suara dari hasil pemilu 2014 nanti. Melihat pengalaman dari Gerindra dan Hanura yang merupakan partai bau di pilpres 2009 lalu kesulitan mendapatkan suara diatas 5 persen," kata Arya.Sehingga perlu adanya jalinan koalisi dengan parpol lain guna memenuhi syarat mengikuti persaingan dalam pilpres nanti untuk memenuhi akumulasi 20 persen untuk perolehan kursi di DPR.
Namun kehadiran partai-partai baru tersebut menambah ‘semarak’ ajang pilpres 2014 nanti, serta mampu menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang menginginkan perubahan baru yang lebih baik bagi perpolitikan di Indonesia
Postingan
